DINKESPPKB

Painan-Program penanggulangan  Balita Stunting terus digalakkan oleh Pemerintah. Dalam program tersebut beberapa elemen pemerintahan bekerja sama, baik dari Puskesmas maupun Pemerintah Nagari. Salah satu program yang rutin dilaksanakan dalam penanggulangan Balita Stunting adalah Pos Gizi.

Pembukaan Pos Gizi Stunting Nagari Tuik IV Koto Mudiek Wilayah Kerja Puskesmas IV Koto Mudiek dihadiri Oleh Wali Nagari, Ketua Bamus dan Perangkat, Kepala Puskesmas yang diwakali kepada Tim Pendamping Gizi (TPG), Bides serta Kader Kesehatan. (Rabu,08/09/2021). Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah nagari dalam pencegahan stunting.

Keterangan Kepala Puskesmas IV Koto Mudiek dr. Jumatul Rialdi bahwa Kegiatan pos gizi ini dilaksanakan selama 12 hari, yang dimulai pada tanggal 8 September  sampai dengan tanggal 20 September 2021. Kegiatan pos gizi  ini diikuti oleh 39 balita dan ibu hamil.

"Pendekatan Pos Gizi mendorong terjadinya perubahan perilaku dan memberdayakan para ibu balita untuk bertanggungjawab terhadap rehabilitasi gizi anak-anak mereka dengan menggunakan pengetahuan dan sumber daya lokal. Setelah pemberian makanan tambahan berkalori tinggi selama dua minggu, anak-anak menjadi lebih bertenaga dan nafsu makan merekapun bertambah" ungkap dr Rial

Lebih lanjut kapus mengatakan bahwa tujuan dari Pos Gizi antara lain: 1. Dengan cepat memulihkan anak-anak kurang gizi yang diidentifikasi di dalam masyarakat. 2. Memungkinkan keluarga-keluarga tersebut mempertahankan status gizi dari anak tersebut di rumah masing-masing secara mandiri. 3. Mencegah kekurangan gizi pada anak-anak yang akan lahir kemudian dalam masyarakat mengenai perilaku-perilaku ibu balita, pengasuhan anak, pemberian makan, kebersihan balita dan mencari pelayanan kesehatan

"Harapan kita apa yang telah dianggarkan oleh Wali Nagari Tuik IV Koto Mudiek untuk penanganan stunting dapat tercapai, tentu ini tidak bisa hanya dengan pos gizi saja tetapi juga harus diserta dengan penanganan faktor determinan lain seperti pengadaan jamban bagi keluarga yang belum akses jamban, anggota keluarga yang masih merokok, belum tergabung menjadi peserta BPJS, dll" terang Kapus