DINKESPPKB

Painan-Revitalisasi Posyandu paling tidak bisa menyoroti 2 masalah yaitu; meningkatkan pemantauan status gizi dan intervensinya untuk mencegah status gizi buruk dan stunting serta peningkatan kapasitas Kader dalam pengelolaan Posyandu maupun dalam menyampaikan pesan penyuluhan. Kalau dua fungsi ini bisa jalan maka Posyandu akan jadi hidup dan meriah.

Dari 2 masalah diatas, maka titik tolaknya adalah dari peningkatan kemampuan 5 orang Kader yang ada dalam pengelolaan Posyandu di tingkat kampung agar sesuai Pedoman. Dan di era kuatnya struktur keuangan pemerintah nagari sekarang ini, permasalahan ini jelas akan bisa secara bertahap diatasi.

Dalam upaya itu maka pemerintah nagariperlu mendapatkan masukan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat Kecamatan yaitu apa yang mesti dianggarkan serta berapa nilai kegiatannya di APBDes. Karena kurangnya atau terbatasnya pemahaman, maka aparat nagari terkadang juga tidak memahami apa yang mesti dianggarkan untuk upaya revitalisasi Posyandu.

Dalam hal ini pemerintah Kecamatan, Puskesmas, UPTD KB, UPTD Dikbud, dan KUA bisa bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah nagari dalam memberikan masukan untuk penyusunan anggaran dalam upaya revitalisasi Posyandu.

Untuk penguatan kapasitas kader dibutuhkan kegiatan pelatihan serta pendampingan agar Kader bisa mengelola Posyandu dan menyampaikan pesan dengan baik. Banyak modul-modul pelatihan kader yang sudah tersedia, tinggal dukungan APBDes.

Kemudian dalam hal peningkatan status gizi balita, nagari juga perlu mendapatkan masukan tentang 12 jenis atau daftar makanan bergizi dalam 12 bulan sebagai contoh untuk ditindaklanjuti oleh ibu-ibu di rumahnya sepulang dari Posyandu. Karena aparat  nagari bukanlah tamatan Akademi Gizi, sehingga mereka tidak paham apa itu contoh makanan bergizi yang perlu dianggarkan di APBDes.

Potensi keuangan nagari yang mencapai 1,5 milyar setahun, banyak hal yang bisa dilakukan untuk upaya revitalisasi Posyandu.